Penulis : Adi Selamet
Terbit : 16 November 2014
Diperbarui terakhir: Rabu, 24 Rajab 1441 H (18 Maret 2020)
Sumber gambar : en.wikipedia.org
Keterangan : Indonesia
Dalam catatan sejarah, banyak para tokoh militer menjadi para penguasa di negara-negara lain dengan cara kudeta, menggulingkan pemerintahan sebelumnya atau dipilih oleh rakyat agar negara tersebut menjadi lebih baik. Contoh: Muammar al Qaddafi menjadi presiden Libya setelah menggulingkan raja Idris, penguasa yang tunduk kepada Barat.
Begitu pula Saddam Husein menjadi presiden Irak setelah menggulingkan presiden sebelumnya. Dan terakhir, pemerintahan presiden Muhammad Mursi dari kalangan Ikhwanul Muslimin digulingkan oleh Jenderal Abdul Fatah al Sissi pada 3 Juli 2013 atas dukungan Arab Saudi, AS, dan Negara-negara Eropa sehingga sang Jenderal menjadi presiden di Mesir meski ribuan orang meninggal.
Begitu pula Saddam Husein menjadi presiden Irak setelah menggulingkan presiden sebelumnya. Dan terakhir, pemerintahan presiden Muhammad Mursi dari kalangan Ikhwanul Muslimin digulingkan oleh Jenderal Abdul Fatah al Sissi pada 3 Juli 2013 atas dukungan Arab Saudi, AS, dan Negara-negara Eropa sehingga sang Jenderal menjadi presiden di Mesir meski ribuan orang meninggal.
Banyak orang termasuk saya menganggap orang-orang militer bertubuh dan bermental kuat, dan juga berwibawa. Faktanya memang demikian meski ada beberapa tokoh militer yang tidak tegas.
Di Indonesia, Mayor Jenderal Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono adalah 2 tokoh militer yang menjadi presiden. Bagaimanakah pemerintahan mereka? Berikut ulasan singkat dari saya.
Di Indonesia, Mayor Jenderal Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono adalah 2 tokoh militer yang menjadi presiden. Bagaimanakah pemerintahan mereka? Berikut ulasan singkat dari saya.
1. Mayor Jenderal Soeharto (1966-1998)
Keterangan : Presiden Soeharto (1966-1998)
Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno yang pemerintahannya disebut sebagai Orde Lama (1945-1966) kepada Mayor Jenderal Soeharto yang pemerintahannya disebut sebagai Orde Baru (1966-1998) memulai babak baru sejarah nasional Indonesia.
Pasca peristiwa G 30 S (Gerakan 30 September 1965) yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membunuh para jenderal dan jutaan orang, pemerintahan Presiden Soekarno dilanda kekacauan.
Banyak aksi demontrasi para pemuda dan mahasiswa seperti yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) memberi 3 tuntutan yang dikenal dengan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yaitu bubarkan PKI, retool Kabinet Dwikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok.
Pasca peristiwa G 30 S (Gerakan 30 September 1965) yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membunuh para jenderal dan jutaan orang, pemerintahan Presiden Soekarno dilanda kekacauan.
Banyak aksi demontrasi para pemuda dan mahasiswa seperti yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) memberi 3 tuntutan yang dikenal dengan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yaitu bubarkan PKI, retool Kabinet Dwikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok.
11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet paripurna bertujuan mencari jalan keluar dari krisis yang kian memuncak tapi situasi di luar gedung tampak tegang sehingga Presiden Soekarno meninggalkan Jakarta menuju Bogor.
Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto agar menangani kondisi negara yang tidak stabil melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Supersemar sebagai titik awal zaman Orde Baru.
Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto agar menangani kondisi negara yang tidak stabil melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Supersemar sebagai titik awal zaman Orde Baru.
Pembubaran PKI adalah langkah awal agar negara menjadi stabil yang dilakukan Soeharto.
Hal ini menyebabkan ribuan orang beretnis Tionghoa memeluk Kristen daripada memeluk agama-agama lainnya.
Dalam sidang umum MPRS 1966, Supersemar dijadikan ketetapan (tap) MPRS yang berarti Supersemar tidak dapat dicabut oleh Presiden Soekarno dan bahkan, Soeharto berkedudukan sama dengan Presiden Soekarno sebagai mandataris MPRS secara hukum.
Hal ini menyebabkan ribuan orang beretnis Tionghoa memeluk Kristen daripada memeluk agama-agama lainnya.
Dalam sidang umum MPRS 1966, Supersemar dijadikan ketetapan (tap) MPRS yang berarti Supersemar tidak dapat dicabut oleh Presiden Soekarno dan bahkan, Soeharto berkedudukan sama dengan Presiden Soekarno sebagai mandataris MPRS secara hukum.
12 Maret 1967, Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh MPRS. 22 Februari 1967 di Gedung Merdeka Jakarta, terjadi penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto mengakhiri pemerintahan Orde Lama.
27 Maret 1968, MPRS melantik Soeharto sebagai presiden selama 5 tahun dan beliau dilantik lagi pada 1973, 1978, 1983, 1993, dan 1998 dengan kebijakannya menggunakan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politiknya.
Hanya ada 3 partai sejak Pemilu 1977 dalam pemerintahan Orde Baru yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (gabungan semua partai Kristen dan nasional), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP = gabungan 4 partai Islam).
Pilar utama Orde Baru adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang punya 2 fungsi yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, dan kekuatan sosial dan politik. Anggota ABRI juga menentukan kebijakan politik dengan adanya fraksi ABRI di kursi DPR/MPR.
Sejak 1980, ABRI berperan dalam pembangunan desa dengan kebijakan bernama "ABRI Masuk Desa" (AMD) agar dapat dukungan rakyat terhadap militer.
Banyak para tokoh militer beragama Kristen yang menduduki pemerintahan daripada para tokoh beragama Islam seperti Jenderal Leonardus Moerdani (Benny Moerdani) sebagai panglima ABRI dan ahli intelijen negara yang menindas Umat Islam, dan koran KOMPAS pun sangat mendukungnya.
Namun, ketika Orde Baru memilih para tokoh beragama Islam, Jenderal Moerdani begitu dendam dan bernafsu menghancurkan Orde Baru.
27 Maret 1968, MPRS melantik Soeharto sebagai presiden selama 5 tahun dan beliau dilantik lagi pada 1973, 1978, 1983, 1993, dan 1998 dengan kebijakannya menggunakan Golongan Karya (Golkar) sebagai kendaraan politiknya.
Hanya ada 3 partai sejak Pemilu 1977 dalam pemerintahan Orde Baru yaitu Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (gabungan semua partai Kristen dan nasional), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP = gabungan 4 partai Islam).
Pilar utama Orde Baru adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang punya 2 fungsi yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, dan kekuatan sosial dan politik. Anggota ABRI juga menentukan kebijakan politik dengan adanya fraksi ABRI di kursi DPR/MPR.
Sejak 1980, ABRI berperan dalam pembangunan desa dengan kebijakan bernama "ABRI Masuk Desa" (AMD) agar dapat dukungan rakyat terhadap militer.
Banyak para tokoh militer beragama Kristen yang menduduki pemerintahan daripada para tokoh beragama Islam seperti Jenderal Leonardus Moerdani (Benny Moerdani) sebagai panglima ABRI dan ahli intelijen negara yang menindas Umat Islam, dan koran KOMPAS pun sangat mendukungnya.
Namun, ketika Orde Baru memilih para tokoh beragama Islam, Jenderal Moerdani begitu dendam dan bernafsu menghancurkan Orde Baru.
Sebenarnya, Umat Non Muslim tidak ditindas di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan partai Murba yang mendapat 10 kursi dalam Pemilu 1973 yang bersaing dengan Golkar (236 kursi), 4 partai Islam (Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Islam, dan Partai Muslim Indonesia), partai IPKI, Partai Nasional Indonesia.
Pemilu 1977 diikuti 3 kontestan hasil penciutan dari 10 kontestan peserti Pemilu 1971 untuk menghindari perpecahan.
5 Januari 1973, 4 partai Islam yaitu PSII (Partai Serikat Islam Indonesia), Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi (Partai Muslim Indonesia), dan Partai Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diketuai Mintareja, SH.
Sedangkan 3 partai Kristen (Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba) dan 2 partai nasional (Partai IPKI dan PNI) melebur dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 11 Januari 1973.
Itulah mengapa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) punya lebih banyak anggota beragama Kristen daripada anggota beragama Islam.
Pemilu 1977 diikuti 3 kontestan hasil penciutan dari 10 kontestan peserti Pemilu 1971 untuk menghindari perpecahan.
5 Januari 1973, 4 partai Islam yaitu PSII (Partai Serikat Islam Indonesia), Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi (Partai Muslim Indonesia), dan Partai Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diketuai Mintareja, SH.
Sedangkan 3 partai Kristen (Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba) dan 2 partai nasional (Partai IPKI dan PNI) melebur dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 11 Januari 1973.
Itulah mengapa PDIP (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) punya lebih banyak anggota beragama Kristen daripada anggota beragama Islam.
Sejak 1515, Portugal menjajah Timor Timur (sekarang Timor Leste) dengan menyebarkan Katolik dan Presiden Portugal, Jenderal de Spinola berjanji akan menghapus penjajahan.
16 Oktober 1974, Presiden Portugal mengirim delegasi ke Indonesia untuk membicarakan proses dekolonisasi dengan pemerintah Indonesia.
Dan, 15 Juni 1976, Timor Leste menjadi provinsi ke-27 melalui Ketetapan DPR di Indonesia dengan gubernur Timor Timur pertama adalah Arnaldo de Reis Araujo (pemimpin partai Apodeti) dan gubernur Timor Timur kedua adalah Mario Vegas Carascalao (pemimpin partai UDT).
Namun pada 1999, Timor Timur lepas dari Indonesia berganti nama menjadi Timor Leste membuat ratusan ribu orang meninggalkan Timor Leste menuju wilayah Indonesia, yaitu Kupang dan Atambua. Kini, SDA negara tersebut dikuasai Australia.
16 Oktober 1974, Presiden Portugal mengirim delegasi ke Indonesia untuk membicarakan proses dekolonisasi dengan pemerintah Indonesia.
Dan, 15 Juni 1976, Timor Leste menjadi provinsi ke-27 melalui Ketetapan DPR di Indonesia dengan gubernur Timor Timur pertama adalah Arnaldo de Reis Araujo (pemimpin partai Apodeti) dan gubernur Timor Timur kedua adalah Mario Vegas Carascalao (pemimpin partai UDT).
Namun pada 1999, Timor Timur lepas dari Indonesia berganti nama menjadi Timor Leste membuat ratusan ribu orang meninggalkan Timor Leste menuju wilayah Indonesia, yaitu Kupang dan Atambua. Kini, SDA negara tersebut dikuasai Australia.
Banyak kemajuan dalam pemerintahan Orde Baru seperti pembangunan secara besar-besaran dan transmigrasi dari Pulau Jawa dan Madura ke pulau-pulau yang masih sedikit penduduknya tapi terjadi kasus korupsi dan kesenjangan sosial.
Banyak pengusaha beretnis Tionghoa mendapat bantuan dari pemerintah tapi mereka berkhianat dan kabur keluar negeri. Contoh: Eddy Tansil membawa kabur uang Rp. 13 Triliun pada 1992 dan hingga kini, dia tidak terlacak meski keberadaannya dikabarkan ada di Negara China.
Mafia Berkeley menduduki jabatan strategis padahal kehadiran mereka hanya menguntungkan asing. Salah satu buktinya, Papua adalah SDA pertama yang dieksploitasi AS melalui Freeport atas persetujuan mereka.
Banyak pengusaha beretnis Tionghoa mendapat bantuan dari pemerintah tapi mereka berkhianat dan kabur keluar negeri. Contoh: Eddy Tansil membawa kabur uang Rp. 13 Triliun pada 1992 dan hingga kini, dia tidak terlacak meski keberadaannya dikabarkan ada di Negara China.
Mafia Berkeley menduduki jabatan strategis padahal kehadiran mereka hanya menguntungkan asing. Salah satu buktinya, Papua adalah SDA pertama yang dieksploitasi AS melalui Freeport atas persetujuan mereka.
Krisis Asia dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Pada akhir Oktober 1997, nilai tukar Rupiah menjadi Rp 4 ribu/US$ hingga Januari 1998, Rp 17 ribu/US$ membuat bursa saham hancur mengakibatkan jutaan pekerja dipecat dari pekerjaan mereka.
4 Mei 1998, IMF (Dana Moneter Internasional) memaksa pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi dan menaikkan harga BBM sehingga menimbulkan berbagai kerusuhan berdarah.
Tersiar kabar hoax dalam Tragedi Mei 1998 bahwa ribuan wanita beretnis Tionghoa menjadi korban. 19 Mei 1998, Presiden Soeharto meminta pendapat 9 pemimpin Islam seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholis Madjid, apakah beliau harus mengundurkan diri?.
Pagi hari, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya secara resmi yang disiarkan oleh semua stasiun tv di Indonesia.
Wakil Presiden, B.J. Habibie menggantikan beliau sebagai presiden tapi para pejabat dan media massa menganggapnya sebagai tokoh Orde Lama sehingga harus diganti.
Ini bukti bahwa kedekatan beliau dengan mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) membuat orang-orang anti Islam meradang. Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi.
4 Mei 1998, IMF (Dana Moneter Internasional) memaksa pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi dan menaikkan harga BBM sehingga menimbulkan berbagai kerusuhan berdarah.
Tersiar kabar hoax dalam Tragedi Mei 1998 bahwa ribuan wanita beretnis Tionghoa menjadi korban. 19 Mei 1998, Presiden Soeharto meminta pendapat 9 pemimpin Islam seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nurcholis Madjid, apakah beliau harus mengundurkan diri?.
Pagi hari, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya secara resmi yang disiarkan oleh semua stasiun tv di Indonesia.
Wakil Presiden, B.J. Habibie menggantikan beliau sebagai presiden tapi para pejabat dan media massa menganggapnya sebagai tokoh Orde Lama sehingga harus diganti.
Ini bukti bahwa kedekatan beliau dengan mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) membuat orang-orang anti Islam meradang. Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi.
2. Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
Sumber gambar : kompasiana.com
Keterangan : Presiden SBY
Pemilu 2004, dilaksanakan 3 tahapan yaitu pemilu legislatif (5 April 2004), pemilu presiden putaran I (5 Juli 2004), dan pemilu presiden putaran II (20 September 2004) menghasilkan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla.
26 Desember 2004, gempa bumi dan tsunami terparah di dunia terjadi di Aceh, Sri Lanka, India, dan Thailand dengan korban meninggal sekitar 167 ribu orang.
Berbagai bencana mengerikan pun terjadi sebagai ujian bagi Indonesia. Melalui KPK, pemberantasan lebih garang tapi tampaknya, para koruptor masih banyak karena penegakan hukum belum adil.
Pemerintah disulitkan oleh para pemberontak Kristen seperti OPM (Operasi Papua Merdeka) dan RMS (Republik Maluku Selatan). 2012, kantor resmi OPM berdiri di Inggris sebagai bukti dukungan Inggris pada 'kemerdekaan' Papua setelah Kerajaan Inggris memberikan gelar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Berbagai bencana mengerikan pun terjadi sebagai ujian bagi Indonesia. Melalui KPK, pemberantasan lebih garang tapi tampaknya, para koruptor masih banyak karena penegakan hukum belum adil.
Pemerintah disulitkan oleh para pemberontak Kristen seperti OPM (Operasi Papua Merdeka) dan RMS (Republik Maluku Selatan). 2012, kantor resmi OPM berdiri di Inggris sebagai bukti dukungan Inggris pada 'kemerdekaan' Papua setelah Kerajaan Inggris memberikan gelar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil presiden, Jusuf Kalla berinisiatif untuk melaksanakan konversi minyak tanah ke gas sebagai solusi bagi rakyat untuk meninggalkan minyak tanah dan beralih ke gas yang lebih terjangkau. Masyarakat yang tidak mampu diberi 1 paket kompor dan tabung gas 3 KG di seluruh Indonesia secara gratis.
28 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh mengikuti Pemilu pada 8 Juli 2009 dan pemilu presiden diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, dan Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Mereka dilantik pada 20 Oktober 2009 yang berusaha agar Indonesia lepas dari jeratan IMF dan World Bank. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sangat suka mengkritik pemerintahannya.
5 tahun kemudian bertepatan dengan Senin, 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla resmi dilantik untuk menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Apakah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mampu lebih baik daripada pemerintahan sebelum mereka? Semoga saja.
Mereka dilantik pada 20 Oktober 2009 yang berusaha agar Indonesia lepas dari jeratan IMF dan World Bank. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sangat suka mengkritik pemerintahannya.
5 tahun kemudian bertepatan dengan Senin, 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla resmi dilantik untuk menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Apakah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mampu lebih baik daripada pemerintahan sebelum mereka? Semoga saja.
Sumber Referensi :
� Buku Advanced Learning History 3 for Grade XII Senior High School Natural Science Programme oleh Nana Supriatna diterbitkan oleh F�cil, Grafindo Media Pratama (2012), anggota IKAPI
� dan lain-lain
Demikian artikel tentang 2 Tokoh Militer Menjadi Presiden Indonesia ini dapat kami sampaikan, semoga artikel atau info tentang 2 Tokoh Militer Menjadi Presiden Indonesia ini, dapat bermanfaat. Jangan lupa dibagikan juga ya! Terima kasih banyak atas kunjungan nya.
